Menteri Keuangan Sri Mulyani mendorong jajarannya, yakni Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), untuk mencari strategi dalam mengelola Rp 1.464 triliun aset negara di Jakarta. Hal ini disinggungnya, mengingat rencana pemindahan ibu kota negara ke Nusantara.
Sri Mulyani berharap mengingatkan aset yang akan ditinggalkan tersebut harus dikelola agar memberikan manfaat dan menghasilkan keuntungan.
"Jadi ketika Rp 1.464 triliun, aset ini tidak boleh hanya menjadi aset kita saja setiap tahun terdepresiasi, setiap tahun perlu biaya pemeliharaan," katanya dalam dalam Workshop Recycling and Management of State Assets, dikutip Jumat (9/12/2022).
Dengan demikian, dia memandang jajaran DJKN memerlukan strategi untuk mengelola aset negara dengan menyesuaikan mekanisme pasar dan melibatkan pihak swasta. Sri Mulyani meminta DJKN mempertimbangkan sisi finansial, sosial, dan dampak lingkungannya.
"Secara ekonomi harus terus positif, secara sosial juga harus lebih baik dan berdampak positif, dan lingkungan harus terus sehat. Jadi saya memberi kalian sekarang, di dalam informasi saya, ketika saya berbicara ini adalah untuk indikator. Jadi Pak Rio harus terjemahkan ke dalam KPI (key performance index) 2023 dan 2024? Oke, saya akan meminta tim saya untuk mencatat dan kami akan membawanya ke rapat pimpinan," katanya.
"Menurut saya DJKN perlu kemudian mendiskusikan dengan banyak pihak karena ini tidak seharusnya menjadi aset kemudian memberikan beban tanpa manfaat apapun. Itu adalah indikator yang sangat mendasar bagi pengelola aset yang buruk," tambah Sri Mulyani.
Di sisi lain, dia juga berharap aset-aset tersebut menghasilkan keuntungan sebagai nilai tambah dasar bagi perekonomian.
"Intinya yang paling penting manfaatnya harus melebihi biaya," kata Sri Mulyani. Sri Mulyani pun mengajak pihak swasta agar bekerja sama dalam melakukan pengelolaan aset yang akan ditinggalkan tersebut.
0 Komentar