Jangan Khawatir, Cadangan Beras Pemerintah dari Impor Tidak Bakal Ganggu Beras Petani, Sebab Hanya Digunakan untuk Pengendalian Harga di Situasi Darurat/Bencana!

Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi menyampaikan, untuk menjamin ketersediaan pangan masyarakat, stok dan kesiapan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) harus dijaga dan dipenuhi ketersediaannya. 

Sebagai upaya mengamankan stok Cadangan Beras, Pemerintah menyiapkan 200 ribu ton beras komersial di luar negeri yang sewaktu-waktu dapat dibawa ke Indonesia. 

"Cadangan pangan ini harus ada dan tidak dikeluarkan secara bebas, hanya digunakan untuk beberapa kegiatan Pemerintah," ujarnya usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 6 Desember 2022.

Menurut Arief, stok CPP saat ini, khususnya beras, berada di posisi yang perlu di-top up sebagai instrumen stabilisasi gejolak harga dan untuk mengantisipasi kondisi darurat. Adapun stok beras dari luar negeri hanya dipergunakan pada kondisi tertentu, misalnya penanggulangan bencana, intervensi harga jika diperlukan, dan beberapa kegiatan pemerintah lainnya. 

"Penggunaannya akan diawasi secara ketat, untuk memastikan tidak masuk ke pasar," ujarnya menegaskan.

Arief memastikan, beras impor ini tidak akan mengganggu beras petani, karena hanya digunakan untuk kegiatan pengendalian harga dan pemenuhan pangan di tengah kondisi darurat/bencana melalui Perum Bulog.

“Kita pastikan betul beras komersial ini tidak akan mengganggu beras dalam negeri produksi petani. Pemerintah berpihak penuh kepada para petani lokal, sehingga keberadaan cadangan ini akan dijaga agar tidak merusak harga beras petani. Kita juga secara konsisten terus memantau dan menjaga harga penyerapan gabah/beras lokal di tingkat petani tetap wajar. Misi kita mewujudkan petani sejahtera, pedagang untung, masyarakat tersenyum,” ujarnya.

Beras komersial ini merupakan persediaan akhir tahun ini sampai menunggu panen raya pada Februari-Maret 2023. "Kita siapkan pada Februari-Maret 2023 agar Bulog dapat menyerap saat panen raya tiba untuk men-top up stoknya kembali sampai dengan 1,2 juta ton, hal ini diperlukan dalam rangka menjaga floor price di tingkat petani, dan berikutnya dikeluarkan pada saat produksi beras berkurang di akhir tahun," tutur Arief.

Upaya pemenuhan Beras ini sejalan dengan arahan Presiden RI untuk memastikan kebutuhan pangan seluruh masyarakat terpenuhi. Dalam Sidang Kabinet, Presiden kembali mengingatkan untuk waspada, sehingga kebutuhan beras harus betul-betul dihitung. Presiden juga meminta kementerian dan lembaga terkait berkoordinasi dan berkolaborasi dalam pemenuhan kebutuhan beras.

Arief menambahkan, pemenuhan cadangan beras ini tidak serta-merta menunjukan produksi beras nasional tidak mencukupi. Ia mengapresiasi hasil produksi beras nasional tahun ini yang terbilang surplus sekitar 1.7 juta Ton berdasarkan KSA Badan Pusat Statistik (BPS).

Produksi beras nasional Januari-Desember 2022 diproyeksikan sebesar 31,90 juta ton. Sementara kebutuhan beras nasional tahun 2022 sekitar 30,2 juta ton, sehingga diproyeksikan mengalami surplus beras sekitar 1,7 juta ton.

Menurutnya, berdasarkan data tersebut Indonesia dalam periode pemerintahan Presiden Jokowi telah berhasil mencapai swasembada beras, mengingat berdasarkan ketetapan FAO tahun 1999, suatu negara dikatakan swasembada jika produksinya mencapai 90 persen dari Kebutuhan Nasional.

“Produksi beras nasional dalam kondisi baik, yang mau kita jaga adalah stok Beras di Bulog. Adapun, saat ini ketersediaan stok beras Bulog sebesar 503 ribu ton, yang terdiri dari 196 ribu ton atau 39 persennya merupakan stok komersial dan 306 ribu ton atau 61 persen merupakan stok CBP,” kata Arief.

Ia melanjutkan, saat ini Bulog juga sedang bersaing mendapatkan beras dalam negeri, maka akan mengerek harga ke atas. Waktunya Bulog untuk intervensi harga sampai dengan panen raya.

Untuk memastikan akurasi dan kesiapan data stok beras nasional serta dalam rangka pemenuhan satu data pangan nasional, 31 Desember 2022 ini akan dilakukan survei oleh Badan Pangan Nasional, BPS, Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan untuk mengetahui kondisi lapangan mengenai jumlah stok beras yang ada di Indonesia.