Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Kamar Dagang Industri Indonesia (Kadin) pusat dan daerah untuk mengajak UMKM masuk ke e-katalog pemerintah agar produk-produk unggulan di masing-masing daerah dapat digunakan dalam pengadaan pemerintah.
Ia menyebutkan, sistem e-katalog pemerintah pun sudah disederhanakan dan diperbaiki platofrm-nya.
"Kita buka semua agar yang menengah, yang kecil, yang mikro semuanya bisa ikut berpartisipasi," kata Jokowi, seperti dikutip dari Kompas.com pada Selasa (23/8/2022).
"Sehingga yang terjadi adalah pembelian produk-produk dalam negeri sebanyak-banyaknya untuk proyek-proyek yang didanai dari APBN maupun BUMN," ujar dia.
Mantan wali kota Solo itu menambahkan, Kadin juga mesti mendorong pengusaha UMKM untuk memasuki ekosistem digital.
"Sudah 19 juta yang dalam 2 tahun ini yang kita ajak tapi masih totalnya kan 64 juta UMKM kita, ajak mereka semuanya," kata dia.
Jokowi meyakini, bila UMKM masuk ekosistem digital dan e-katalog pemerintah, pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat terdongkrak.
Ditegaskannya, anggaran belanja pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus digunakan untuk membeli produk-produk dalam negeri.
Ia menyatakan, aneh apabila beragam penerimaan negara yang masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) justru digunakan untuk membeli barang-barang impor.
"Sangat lucu sekali APBN yang kita collect dari pajak, dari PNBP, dari royalti, masuk ke APBN kemudian keluar sebagai belanja pemerintah yang dibeli barang impor, waduh bodoh banget kita ini kalau kita terus-teruskan seperti itu," kata Jokowi saat memberi arahan kepada Kamar Dagang dan Industri (Kadin) provinsi se-Indonesia.
0 Komentar