Wah, Budaya Birokrasi Bakal Berubah Total Usai Pensiunkan Massal PNS!

 

Pakar kebijakan publik Trubus Rahardiansah Prawiraharja mendukung rencana pemerintah dan DPR mengatur skema pensiun dini massal bagi para aparatur sipil negara (ASN).

Menurutnya, kebijakan ini berbanding lurus dengan upaya pemerintah memanfaatkan teknologi digital supaya pelayanan publik lebih cepat, efektif, dan efisien. Dengan begitu tak lagi butuh sumber daya manusia yang berlebihan.

"Jadi menurut saya pensiun dini akan membawa perubahan budaya kerja ASN sendiri, tidak lagi sekedar rutinitas, formalitas," ujar Trubus, Senin (9/1/2023).

Trubus berpendapat, skema pensiun dini massal ini bisa memangkas jumlah ASN jika diiringi dengan penerapan skema pensiunan fully funded, yang memungkinkan mereka mendapatkan nominal pensiun hingga Rp 1 miliar.

Dengan skema itu, ia memastikan akan banyak PNS yang secara sukarela mengajukan pensiun dini. Apalagi para ASN ke depan tak lagi bisa seenaknya memilih lokasi tugas di perkotaan saja, melainkan diwajibkan untuk mengabdi di daerah-daerah.

"Karena dengan Rp 1 miliar itu dia bisa berbuat banyak di luar, artinya kalau pun terus di situ juga karena apalagi sekarang ada aturan baru nantinya, ASN akan ditukar ke daerah," ujar dia.

Sebelum pensiun dini massal diterapkan, ia mengingatkan supaya pemerintah merampungkan penerapan sistem digital dalam proses birokrasi. Tujuannya agar tugas-tugas administrasi yang akan ditinggalkan ASN bisa menjamin keberlanjutan pelayanan publik.

"Kemarin selama pandemi saja ada 1,6 juta ASN di Indonesia yang tidak diketahui kerjanya apa, laporan seperti apa, enggak ada. Dengan cara ini harapannya ASN di Jakarta, maupun di luar, IKN, semua harus dipenuhi oleh penggunaan teknologi, AI (artificial intelligance), robot. Serba digital semua, arahnya ke sana," tutur Trubus.

Aturan pensiun dini massal bagi para ASN, yang termasuk PNS dan PPPK ini termuat dalam Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) yang telah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2023.

Pasal 87 ayat 5 RUU itu berbunyi dalam hal perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini dilakukan secara massal, pemerintah sebelumnya berkonsultasi terlebih dahulu dengan DPR berdasarkan pada evaluasi dan perencanaan pegawai.