Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebut selama hampir sepuluh tahun memimpin, seringkali muncul keluhan dari masyarakat soal pendidikan, layanan kesehatan, dan sosial.
"Itulah ekspektasi publik, untuk kemudian bisa mendapatkan layanan terbaik," ujarnya dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Penyerahan Hasil Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022, di Gradhika Bhakti Praja, Jumat (20/1).
Ganjar menyebut indikator administratif tidak bisa menjadi standar penilaian kualitas pelayanan publik. Menurutnya, baik maupun buruknya pelayanan publik dapat diketahui dari suara masyarakat.
"Makin banyak sound yang keluar di publik, maka sebenarnya layanan itu buruk, gitu saja. Tapi kalau pakai indikator-indikator yang sifatnya administratif tentu tidak akan terasa oleh masyarakat," ujarnya.
Mantan Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu mengapresiasi para kepala daerah yang telah melakukan perbaikan pelayanan publiknya.
"Saya senang karena dari ORI (Ombudsman RI, red) menilai dari luar dan kemudian kami mencoba melihat daerah-daerah yang dulu layanan publiknya merah sekarang sudah bisa hijau," kata Ganjar.
Baginya, kehadiran Ombudsman RI untuk memberikan penilaian bisa menjadi motivasi tambahan bagi pemerintah untuk perbaikan. Ada lima kabupaten dan lima kota sebagai penerima hasil penilaian kepatuhan terbaik. Kabupaten Grobogan, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kendal, Kabupaten Kudus, dan Kabupaten Tegal.
Kemudian Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Pekalongan, Kota Tegal, dan Kota Salatiga. Lalu ada tiga dinas di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selama setahun terakhir dinilai banyak melakukan perbaikan standar pelayanan.
Tiga dinas tersebut, yakni Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Sosial.
"Masing-masing tempat itu bisa dirujuk dari sebelumnya apakah mereka melakukan perbaikan atau tidak, dan ternyata ada perbaikan. Jadi mendengarkan suara rakyat, perbaikan itu dilakukan," ujarnya.
"Sambil belajar saja, belajar pengalaman maka di antara mereka kemudian bisa sharing sehingga lebih enak mereka memperbaiki," tuturnya.
Ke depannya, gubernur berambut putih itu berharap pemerintah kabupaten maupun kota yang nilainya sudah baik, bisa berbagi pengalaman.
"Tidak usah memikirkan bagaimana caranya biar dapat yang baru dan diperbaiki, contoh aja dari yang sudah ada itu akan lebih cepat," katanya.
Sementara itu, Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng mengatakan pembenahan-pembenahan itu bisa terlihat secara optimal.
"Hasil penilaian Ombudsman RI ini harus dibuktikan dengan nyata dan signifikan dirasakan benar oleh masyarakat," ujarnya.
0 Komentar