Pemerintah Bakal Revisi Aturan Devisa Hasil Ekspor Wajib Parkir di Indonesia, Para Menteri Berkoordinasi!!!

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pemerintah akan mengubah ketentuan soal penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) di dalam negeri, terutama menyangkut ruang lingkup yang sektornya. Perubahan aturan ini diputuskan dalam rapat para menteri ekonom bersama Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada Rabu kemarin.

"Nanti kita berkoordinasi dengan para Menteri Koordinator dulu untuk membahasnya, kalau untuk aturan dari sisi Indonesia dengan yang lain-lain, nanti kami bahas," kata Sri Mulyani di Istana Negara, Kamis, 12 Januari 2022.

Akan tetapi, Sri Mulyani belum menjelaskan berapa lama dana akan diparkir di dalam negeri lewat aturan ini. "Kami akan bahas bersama dengan para Menko dan Kementeian dan Bank Indonesia," kata dia.

Revisi PP Devisa Hasil Ekspor

Sebelumnya pada Rabu kemarin, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto telah menyampaikan  rencana untuk merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam. Tujuannya agar selaras dengan pertumbuhan ekspor dengan cadangan devisa.

"Tadi arahan Bapak Presiden bahwa ekspor yang selama ini terus positif perlu diikuti dengan peningkatan cadangan devisa. Oleh karena itu Bapak Presiden meminta agar PP 1/2019 tentang devisa hasil ekspor itu untuk diperbaiki," kata Airlangga usai rapat bersama Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Ia menjelaskan berdasarkan PP Nomor 1 Tahun 2019, hanya sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan, yang diwajibkan mengisi cadangan devisa dalam negeri. Lewat revisi, pemerintah berencana memasukkan beberapa sektor seperti manufaktur.

"Dengan demikian kita akan melakukan revisi sehingga tentu kita berharap bahwa peningkatan ekspor dan surplus neraca perdagangan akan sejalan dengan peningkatan devisa," kata Ketua Umum Partai Golkar ini.

Selain menambah sektor komoditas ekspor, lanjutnya,  pemerintah juga akan meninjau lebih jauh terkait besaran jumlah yang harus masuk dalam cadangan devisa. "Jadi jumlah devisa berapa, sektor mana, dan berapa lama dia parkir di dalam negeri," kata dia.

Ia mencontohkan pengalaman regulasi serupa di India dan Thailand yang mengharuskan cadangan devisa hasil ekspor sekurang-kurangnya harus ditahan selama enam bulan, sedangkan beberapa negara lain ada yang menerapkan hingga satu tahun.

"Bahkan Bank Indonesia (itu hanya) mencatat, jadi kalau mencatat dan mengatur kan berbeda. Justru dalam revisi PP 1/2019 ini akan kita atur supaya devisa itu masuk dulu, sehingga itu akan memperkuat devisa kita," ujar Menko Airlangga Hartarto.