Pantas Saja Rakyat Papua Tak Sejahtera, Ketua KPK Bilang Karena Pejabatnya Berpesta Pora!!!

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menilai warga Papua umumnya tidak sejahtera karena elite-elite di daerahnya berpesta pora dengan memakai uang dari pemerintah pusat. Untuk itu, KPK berkomitmen menghentikan fenomena tersebut.

Terbaru, KPK telah menetapkan Gubernur Papua Lukas Enembe terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi. Lukas telah ditangkap KPK beberapa waktu lalu dan saat ini sudah ditahan.

Mulanya, Firli menyoroti soal anggaran otonomi khusus (otsus) Papua dengan nilai besar. Hanya saja, anggaran tersebut memberikan efek yang sangat kecil bagi kesejahteraan rakyat Papua pada umumnya.

“Data-data statistik tentang ini menunjukkan kepada masyarakat bahwa memang itulah yang terjadi ketika elite-elite daerah menggunakan dana transfer pusat untuk berpesta pora. KPK telah menghentikan pesta pora ini dilakukan oleh siapa pun dan kapan pun,” ujar Firli dalam keterangannya, Sabtu (14/1/2023).

Firli menilai fenomena pesta pora para elite Papua memakai uang negara sudah terlampau sering. Dia memandang fenomena itu mungkin terjadi karena jarak Papua jauh dari pusat pemerintahan, sehingga tak terjangkau pemberitaan serta pengawasan.

“Elite-elite daerah Papua memainkan isu dan opini politik untuk membenarkan tindakan-tindakan pencurian uang negara, agar seolah-olah perampokan dan korupsi yang mereka lakukan itu adalah untuk rakyat dan atas nama rakyat,” ungkap Firli.

Padahal, realita di lapangan menunjukkan tidak ada pembangunan serta keadilan sosial yang dihasilkan dari praktik korupsi tersebut. Korupsi justru menciptakan kemiskinan serta kesengsaraan.

“Seluruh masyarakat Papua telah lama sadar dan sangat membutuhkan keberpihakan hukum Indonesia, untuk memberantas elite-elite dan pejabat yang berpesta pora, menggunakan uang otsus atau anggaran Papua,” ungkap Firli.

Dalam kesempatan ini, Firli juga menyampaikan rasa terima kasih ke masyarakat Papua karena mendukung kerja-kerja KPK. Dia menilai dukungan masyarakat Papua tersebut semata-mata demi terjaganya uang negara dari praktik korupsi.

“Karena kehadiran KPK adalah untuk mengamankan uang dan kekayaan negara yang seharusnya digunakan untuk kemajuan rakyat Papua, untuk memajukan kesejahteraan rakyat Papua dan untuk mencerdaskan kehidupan rakyat Papua serta saudara-saudara sebangsa dan setanah air Indonesia,” kata Firli.