Sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan terjatuh juga, begitulah kira-kira pepatah yang cocok untuk seluruh pelaku korupsi. Begitu pula dengan penangkapan Gubernur Papua Lukas Enembe, peristiwa ini merupakan contoh bahwa tak ada satu orang pun yang kebal hukum di Indonesia.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut peristiwa ini mengirimkan pesan dan kabar kepada seluruh birokrasi negara untuk jangan bermain-main dengan hukum dan dengan tindakan atau kelakuan koruptif.
Faktanya, proses hukum tersebut juga berangkat dari keluhan masyarakat Papua terhadap kucuran anggaran dana otonomi khusus (otsus) yang begitu besar namun efeknya sangat kecil bagi rakyat Papua secara umum.
“Itulah yang terjadi ketika 'elite-elite' daerah menggunakan dana transfer pusat untuk berpesta pora. KPK telah menghentikan pesta-pora ini dilakukan oleh siapa pun dan kapan pun,” ungkap Firli di Jakarta, Sabtu (14/1/2023).
Namun sayangnya, meski telah banyak data statistik menunjukkan penyalahgunaan dana otsus Papua, praktik itu terus terjadi, yang dimungkinkan karena jarak dan situasi Papua yang jauh dari pusat pemerintahan, pemberitaan dan pengawasaan.
Ditambah, elite-elite daerah Papua juga memainkan isu dan opini politik untuk membenarkan tindakan-tindakan pencurian uang negara, agar seolah-olah perampokan dan korupsi yang mereka lakukan itu adalah untuk rakyat dan atas nama rakyat.
“Faktanya, tidak ada pembangunan apalagi keadilan sosial yang tercipta dalam koalisi korupsi tersebut, kecuali kemiskinan dan kesengsaraan; kitapun menjadi ingat kata-kata pope francis; korupsi dibayar oleh kemiskinan (corruption is paid by the poor),” beber Firli.
.jpeg)
0 Komentar