Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah mempercepat pembangunan Bendungan Sepaku-Semoi, Senin (8/8/2022).
Seperti diungkapkan Menteri Basuki Hadimuljono, bendungan tersebut memiliki luas genangan 280 hektare dan kapasitas tampung 10,6 juta meter kubik itu awalnya dibangun untuk memenuhi keperluan air baku Balikpapan.
Menurutnya, kawasan ibu kota negara (IKN) termasuk yang rawan banjir. Maka, pemerintah harus mencari solusi, tidak hanya untuk mengantisipasi banjir di kawasan IKN, tetapi juga risiko banjir di sekitarnya.
Disebutnya, IKN tujuannya ditambah selain untuk Balikpapan, akan dioptimalkan untuk penyediaan air baku di IKN. Dengan kapasitas 2.500 liter/detik, bendungan itu diharap bisa mereduksi banjir 55 persen.
“Ke depan kami juga akan tambah dengan membangun Bendungan Batu Lepek dan Bendungan Selamayu. Sementara untuk pengendalian banjir di IKN jaringan drainasenya sedang kami desain untuk segera dikerjakan,” beber Basuki pada April lalu.
Saat itu Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah juga mengatakan, konstruksi Bendungan Sepaku-Semoi mencapai 45 persen. Progres itu meliputi pekerjaan penyiapan bangunan pelimpah, bangunan pengelak, dan tubuh bendungan meliputi main caver dam.
Bendungan itu ditargetkan selesai akhir tahun. Namun, akan dipercepat yang pekerjaan fisik selesai awal 2023 dan pertengahan 2023 sudah impounding (pengisian awal). Bendungan Sepaku-Semoi dikerjakan dengan skema kontrak tahun jamak hingga 2023 senilai Rp 556 miliar.
Banjir memang menghantui IKN. Misalnya akhir April lalu, ada tiga desa dan satu kelurahan di Sepaku yang terendam banjir karena intensitas hujan yang tinggi. Tiga desa yang terdampak yakni Desa Sukaraja, Desa Tengin Baru, dan Desa Karang Jinawi, serta Kelurahan Sepaku. Tinggi muka air dalam rumah rata-rata 20 sentimeter dan 130 sentimeter di halaman.
Pemprov Kaltim melalui Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR dan Pera) Kaltim pada 2021 berhasil mengurangi banjir di kawasan perkotaan sekitar 70,7 hektare. Kepala DPUPR-Pera Kaltim Aji M Fitra Firnanda juga telah menjelaskan pihaknya melakukan berbagai perbaikan drainase serta normalisasi sungai.
“Saluran drainase yang berfungsi baik mencapai 2.180,2 meter hingga akhir tahun 2021. Sedangkan normalisasi sungai yang sudah dilakukan sepanjang 5.875,2 meter,” jelasnya.
Meski begitu, untuk perihal pembangunan di kawasan IKN, banyak diambil alih pemerintah pusat. Bendungan-bendungan pun menjadi kewenangan pusat. Apalagi IKN sudah ada badan otorita sendiri.
.png)
0 Komentar