Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo mengungkapkan, program
penanganan kemiskinan ekstrem di Jateng berjalan bagus.
Hal itu disampaikan Ganjar saat ditemui usai
memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Kantor
Gubernur Jateng, Kota Semarang, Jateng, Rabu (7/6/2023).
Menurut Ganjar, progres tersebut tak lepas dari
berbagai intervensi yang dilakukan Pemprov Jateng dalam mengatasi problem
kemiskinan ekstrem. Di antaranya bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RLTH),
listrik, sumber air, hingga jambanisasi.
Di tahun 2022 sendiri, Ganjar telah menyelesaikan
target 11.417 bantuan rehabilitasi RLTH. Tahun ini target bantuan rehab RTLH
ditambah menjadi 15 ribu unit.
“Beberapa intervensinya sudah mulai bagus, kita cek
rumah yang tidak layak huni, kita cek jambannya, airnya, anak tidak sekolah,
dan penyandang disabilitas. Ini beberapa yang menjadi prioritas kami. Kita coba
kerjakan," kata Ganjar.
Ganjar mengatakan, verifikasi dan validasi data
kemiskinan ekstrem sudah seratus persen dengan bantuan kepala daerah dan kepala
desa (kades) se-Jateng.
Ganjar meminta kebutuhan intervensi dari dana APBD
segera dikerjakan. Sementara, Ganjar juga ingin intervensi tersebut dilakukan
secara gotong royong melalui sumber non-APBD seperti Baznas, CSR, hingga
kolaborasi filantrop.
"Sekarang kita mulai petakan yang ada di
masing-masing kabupaten/kota. Alhamdulillah yang stunting seratus persen sudah
diintervensi. Ini menyenangkan sehingga kalau stunting itu hitungannya bisa
kita kerjakan selama tiga bulan harusnya sudah ada hasilnya,” kata Ganjar.
“Jumat besok saya minta untuk dikumpulkan hasil
seluruh intervensi yang ada sehingga kita akan bisa tahu seberapa mereka bisa
kita selesaikan dengan cepat," sambungnya.
Ganjar optimis target Presiden Joko Widodo (Jokowi)
untuk mengejar kemiskinan ekstrem nol persen di 2024 segera dikejar. Strategi
pun telah disusun Ganjar seperti penggunaan anggaran dari APBD yang murni
dikerjakan Pemprov Jateng dan potensi APBD perubahan yang bisa dilakukan
bersama DPRD.
"Lalu persiapan RAPBD tahun 2024. Masih ada
satu kesempatan meskipun saya selesaikan di bulan September tetapi desain bisa
kita lakukan sekarang sehingga nanti kita ajak kawan-kawan DPRD untuk bisa
mengeroyok yang ada di kabupaten/kota," papar Ganjar.
Selain stunting sudah seratus pesen, sejumlah
indikator masih membutuhkan intervensi. Sebab itu Ganjar meminta pemerintah
kabupaten/kota berinisiatif mengajak perusahaan-perusahaan yang ada di setiap
daerah untuk membantu.
"Umpama (di Grobogan) ada satu perusahaan semen
di sana, ya sudah dong kamu bantu soal RTLH, bantu soal jamban, itu kan fisik
semuanya. Kemarin ketemu dengan asosiasi penambang, ini legal semua, mereka
memberikan CSR-nya juga bisa,” katanya.
Di samping itu, Ganjar menyebut kerja sama dengan
perusahaan juga bisa dilakukan untuk mengintervensi persoalan pengangguran.
Salah satunya dengan mempekerjakan warga dalam projek padat karya atau memberi
pelatihan.
Sementara untuk bidang pendidikan, Ganjar sedang
menyiapkan desain untuk mengintervensi anak tidak sekolah dari keluarga miskin
dan miskin ekstrem.
Ganjar ingin semua anak usia sekolah mendapatkan
pendidikan layak sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan keluarganya.
"Pokoknya target kita hitung sampai akhir
tahun, optimal tenaga yang bisa kita berikan berapa, proyeksi hasil yang bisa
kita tangani berapa sehingga utang kita di tahun 2024 berapa," pungkas
Ganjar.
0 Komentar