Ganjar Pranowo Tolak Penghapusan Tenaga Honorer!

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menolak menghapus tenaga honorer yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat pada tanggal 28 November 2023.

Penolakan Ganjar Pranowo ini beralasan karena akan sangat berpengaruh terhadap pelayanan publik di instansi Provinsi Jawa Tengah yang dirinya pimpin.

Ganjar Pranowo sendiri bahkan menyebut bisa terjadi "kiamat" kalau tenaga honorer resmi dihapus oleh pemerintah pusat pada instansi di Jawa Tengah.

Menurut Ganjar, kalau tenaga honorer dihapus, maka daerah akan sangat kesulitan dalam melakukan pemenuhan pegawai di instansi karena masih mengandalkan pegawai honorer.

Kalau sampai dihapus, sektor pendidikan di Jawa Tengah akan yang paling dampak terkena karena masih mengandalkan guru honorer dalam mengajar di sekolah berbagai daerah Jawa Tengah.

Ganjar berpendapat selama negara masih belum bisa melakukan pemenuhan pegawai kepada pemerintah daerah sehingga opsi menggunakan tenaga honorer merupakan solusi terbaik.

Ganjar memberikan saran, dimana bisa saja tenaga honorer diangkat langsung oleh pemerintah daerah dan gajinya dibayarkan oleh pemda sebagai bentuk solusi terakit anggaran yang memberatkan APBN pusat.

“Bisa saja solusinya boleh mengangkat honorer, tapi syaratnya daerah yang mengangkat honorer harus membiayai sendiri, tidak membebani pemerintah pusat. Saya kira, itu solusi yang sangat bagus,” usul mantan anggota DPR RI ini.

Ganjar sendiri berharap, pemerintah pusat bisa memberikan solusi terbaik bagi tenaga honorer yang ada di setiap pemerintah daerah.

Menurut Ganjar, kalau memang tenaga honorer tidak boleh diganti saja formatnya menjadi pekerja harian lepas atau pekerja kontrak.

Dengan begitu, pemda masih bisa menggunakan jasa honorer untuk menutupi kekurangan pegawai ASN pada setiap instansi pemerintah yang ada.

“Yang penting kontraknya saja. Sebenarnya ada format Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang bisa ditempuh. Tapi untuk kerja yang sifatnya terbatas, maka tenaga kontrak diperlukan. Untuk menghindari honorer, ya tinggal dikontrakkan saja, jadi ada determinasi waktu untuk mengerjakan itu,” kata Ganjar. 

Ganjar berharap, pemerintah pusat bisa melakukan analisa kembali apakah penghapusan tenaga honorer lebih banyak dampat positif atau negatifnya, sehingga tidak menimbulkan masalah bagi Pemerintah Daerah karena masih kekurangan pegawai ASN. ***