Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menjadikan penurunan kemiskinan ekstrem sebagai prioritas alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jateng 2023.Ganjar menghadiri rapat evaluasi pelaksanaan APBD tahun anggaran (TA) 2022 dan persiapan pelaksanaan APBD TA 2023 bersama jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Rapat itu membahas sejumlah perencanaan alokasi anggaran dan belanja daerah menggunakan APBD TA 2023 senilai Rp 25,73 triliun dari pendapatan daerah.Rapat itu membahas sejumlah perencanaan alokasi anggaran dan belanja daerah menggunakan APBD TA 2023 senilai Rp 25,73 triliun dari pendapatan daerah.
Untuk alokasi belanja daerah Jawa Tengah tahun 2023 sendiri yakni Rp 26,30 triliun atau defisit Rp 572,2 juta.
Ganjar mengatakan, percepatan penurunan kemiskinan ekstrem masih menjadi poin penting pembahasan, khususnya terkait data pasti soal jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah.
"Dari data kita, kita melihat beberapa indikator yang mungkin tidak akan tercapai maka kita sampaikan satu soal kemiskinan, bagaimana perbaikan datanya agar target itu bisa diselesaikan," ujar Ganjar usai rapat di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kota Semarang, Selasa (3/1/2023).
Untuk memperbaiki sistem pendataan penduduk miskin di Jawa Tengah, Ganjar beserta jajarannya tengah menggodok program e-verval atau elektronik verifikasi dan validasi.74 BT, atau tepatnya berlokasi di darat pada jarak 14 km arah Timur Laut Kota Jayapura, Papua pada kedalaman 10 km.
Untuk memperbaiki sistem pendataan penduduk miskin di Jawa Tengah, Ganjar beserta jajarannya tengah menggodok program e-verval atau elektronik verifikasi dan validasi.Bahkan untuk lebih memastikan datanya, Ganjar juga akan membentuk tim khusus yang bertugas menghitung dan memastikan jumlah penduduk yang masuk kategori miskin maupun kemiskinan ekstrem.
"Bisa kami buatkan e-verval, elektronik verifikasi dan validasi, itu bisa kami dorong sehingga tidak tumpang tindih.
"Bisa kita buatkan e-verval, elektronik verifikasi dan validasi, itu bisa kita dorong sehingga tidak tumpang tindih. Maka perlu kerja sama dengan kabupaten kota dan desa hingga kementerian," sebut Ganjar.
Ganjar melanjutkan, jika data yang terkumpul telah terverfikasi dan tervalidasi, maka penduduk desil 1 dan desil 2 atau yang kemiskinannya paling ekstrem akan mendapatkan perhatian khusus dari Pemprov Jawa Tengah.
Oleh karena itu, kata Ganjar, sejumlah rencana yang akan dilakukan untuk menangani hal tersebut, antara lain melalui pemberian bantuan secara langsung, menjalankan program kerja pengentasan kemiskinan yang telah berjalan hingga mengebut program bantuan rumah tidak layak huni (RTLH).
"Kalau itu bertemu, konteks kemiskinan dengan empat tingkat, itu kalau kita melihat desil 1 dan 2 itu kemiskinannya pasti ekstrem.Yang 3 dan 4 ini sebentar lagi dia tidak miskin.Maka yang ekstrem ditangani khusus," jelas Ganjar.
"Tapi kalau dengan data yang ada desil 3 dan 4 bisa kita dapatkan ada di mana, rasa-rasanya treatment-nya tidak terlalu berat," lanjut Ganjar.
Berdasarkan data statistik BPS Jawa Tengah, jumlah penduduk miskin Jawa Tengah pada tahun 2021 yakni sebanyak 4 juta jiwa.
Namun pada 2022 kemarin, Ganjar berhasil menurunkan angka kemiskinan menjadi 3,8 juta jiwa.Persentase penduduk miskin yang pada tahun 2021 berjumlah 11,79% pun turun menjadi 10,93% pada tahun 2022.
0 Komentar