Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya mendorong laju pertumbuhan sektor properti di Indonesia. Salah satunya dengan mendukung persatuan perusahaan pengembang properti, Real Estat Indonesia (REI) untuk terus mengatasi kekurangan (backlog) perumahan.
Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah mengatakan dalam rangka mengatasi backlog perumahan, Kementerian PUPR terus melanjutkan Program Sejuta Rumah (PSR) serta mengimplementasikan skema penyediaan perumahan yang inovatif.
"Program Sejuta Rumah (PSR) memegang peranan penting dalam upaya percepatan penyediaan rumah layak huni di Indonesia. PSR merupakan wujud nyata gerakan kolaborasi bersama antar seluruh stakeholders bidang perumahan, yang dilaksanakan sejak 2015," katanya di Jakarta, Selasa, 13 Desember 2022.
Untuk mendukung percepatan penyediaan perumahan bagi MBR, Kementerian PUPR telah mengupayakan beberapa hal seperti Pelembagaan Perumahan Hijau, Pelembagaan Hunian Berimbang dengan memanfaatkan Dana Konversi guna peningkatan dan percepatan pembangunan rumah MBR, lalu Pemanfaatan tanah BMN dengan sertifikat kepemilikan berupa Surat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG), serta Pelembagaan KPBU Perumahan.
Di samping itu, Kementerian PUPR juga telah melaksanakan upaya-upaya melalui Perluasan dan peningkatan intensitas pembiayaan perumahan MBR melalui Indonesia Green and Affordable Housing Program, Pelembagaan Skim Kredit yang sesuai dengan karakteristik dan daya beli milenial.
Kemudian melalui Skim KPR Sewa Beli (Rent-to-Own) dan KPR Berjenjang (Staircasing Mortgage), serta Operasionalisasi dan perluasan KPR FLPP Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan KPR Tapera, yang dikelola oleh Badan Pengelola Tapera.
“Pada 2023, pemerintah menargetkan bantuan pembiayaan perumahan melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 220 ribu unit dan Tapera 10 ribu unit. Selain itu, ada Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) dan Subsidi Selisih Bunga (SSB) untuk membantu pembayaran KPR tahun-tahun sebelumnya,” jelasnya.
Berbagai program tersebut juga didukung dengan pengembangan sistem informasi dalam upaya sinkronisasi data melalui aplikasi Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan (Sikase), Sistem Pemantauan Konstruksi (Sipetruk), dan Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).
Berdasarkan Data Sistem Registrasi Pengembang (Sireng), dari total 18 ribu pengembang yang terdaftar, 6.700 (37,2 persen) di antaranya merupakan anggota REI yang terus berkontribusi secara aktif dalam pembangunan rumah subsidi dari tahun ke tahun, hingga mencapai 729 ribu unit (47 persen) dari total pembangunan unit rumah subsidi yang terbangun pada tahun 2015-2022.
“Saya berharap, REI terus memberikan inovasi baru yang dapat mempercepat pencapaian target penyediaan perumahan sesuai RPJMN 2020-2024,” kata Zainal.
0 Komentar