Staf Khusus Menteri Sekretariat Negara Faldo Maldini menyampaikan Jokowi sangat mungkin melakukan reshuffle kabinet kapan pun. Dia tak menampik jika ada kemungkinan Jokowi melakukan reshuffle Kabinet Indonesia maju jilid III dalam waktu dekat.
Dia pun yakin rakyat akan tetap mendukung Jokowi, baik ada maupun tidak ada reshuffle kabinet. Hal itu disebabkan kepercayaan rakyat yang tinggi terhadap Jokowi.
"Ibarat orang dagang, lagi untung banyak. Jadi, bebas mau ambil pilihan berisiko tinggi atau rendah. Besok mau reshuffle juga tidak ada soal, mau jelang habis juga tidak ada masalah," kata Faldo melalui keterangan tertulis, Selasa (27/12).
Sebelumnya, Jokowi menyampaikan kemungkinan reshuffle kabinet sebelum masa jabatannya berakhir di 2024. Hal itu ia sampaikan merespons temuan survei Charta Politika soal mayoritas publik mendukung reshuffle kabinet.
Dikatakannya, pihak-pihak yang tak seirama dengan Presiden Joko Widodo akan mendapatkan hukuman dari rakyat.
Hal itu ia sampaikan merespons isu perombakan atau reshuffle kabinet. Fadlo menuturkan semua anggota kabinet saat ini bekerja optimal, tetapi rakyat akan menghukum siapa saja yang tak sejalan dengan Jokowi.
"Kalau ada yang tidak seirama lagi dengan Presiden, hukuman paling berat itu datang dari rakyat. Tentunya, tidak ada yang berani berhadap-hadapan dengan pemimpin yang dicintai rakyat, kecuali mau ditinggalkan rakyat," ungkap Faldo.
"Mungkin (reshuffle kabinet)," ujar Jokowi di Bendungan Sukamahi, Kabupaten Bogor pada Jumat (23/12).
Buntut pernyataan Jokowi itu, kader dari PDIP dan NasDem 'adu mulut'. Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengatakan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya yang merupakan kader Partai NasDem perlu dievaluasi.
Djarot beralasan dua menteri itu tak mendukung janji Jokowi. Salah satunya mengenai ketahanan pangan.
Ketua DPP Partai NasDem Irma Chaniago tak terima dengan pernyataan Djarot itu. Ia mengingatkan Djarot tak asal bicara dan menegaskan bahwa reshuffle kabinet merupakan kewenangan penuh Jokowi.
0 Komentar