Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mendorong jajarannya untuk meningkatkan integritas di peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2022. Sekaligus menjadikannya momentum untuk memperkuat budaya perilaku antikorupsi di lingkungan Kementerian Perhubungan.
"Saya mengajak seluruh pegawai Kemenhub untuk menerapkan prinsip 4 No's yang telah kita tetapkan sebagai gerakan moral menuju budaya antikorupsi," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (8/12/2022).
Hal tersebut ia sampaikan dalam Peringatan Hakordia 2022 bertema 'Indonesia Pulih Bersatu Lawan Korupsi' yang diselenggarakan Inspektorat Jenderal Kemenhub di Jakarta.
Adapun gerakan 4 No's tersebut yaitu 'No Gift' atau tidak boleh menerima hadiah ataupun gratifikasi dalam bentuk apapun. Kedua. 'No Bribery' yaitu tidak boleh menyuap atau menerima suap. Ketiga, 'No Kickback' yaitu tidak boleh menerima atau mengharapkan imbal balik atas kebijakan atau keputusannya. Dan keempat, 'No Luxury Hospitality' yang artinya tidak boleh menjamu atau menerima jamuan yang berlebihan.
Dia pun meminta pendidikan dan sosialisasi kegiatan antikorupsi digencarkan, mulai dari tingkat pusat sampai ke unit pelaksana teknis di daerah.
"Saya juga minta pendidikan anti korupsi juga dilakukan hingga ke sekolah-sekolah transportasi di bawah pengelolaan Badan Pengembangan SDM Perhubungan, sebagai upaya menanamkan kesadaran perilaku antikorupsi sejak dini," katanya.
Dikatakan Budi, pihaknya berupaya meningkatkan kepercayaan publik, dengan terus membangun zona integritas menuju penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Selain itu, Kementerian Perhubungan juga menjalin sinergi dengan berbagai pihak dalam rangka pencegahan praktik korupsi.
"Pada penilaian Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani yang diselenggarakan Kementerian PAN RB, pada tahun ini, sebanyak 3 (tiga) unit pelaksana teknis (UPT) di lingkungan Kemenhub meraih penghargaan Wilayah Bebas Korupsi dari Kementerian PAN RB. Yaitu Kantor Otoritas Pelabuhan (KOP) Utama Makassar, Politeknik Transportasi Darat Bali, dan Terminal Tipe A Guntur Melati Garut," terangnya.
Selain itu, Inspektorat Jenderal Kemenhub juga memberikan penghargaan kepada 9 unit penyelenggara teknis dengan berbagai kategori. Di antaranya pelaporan unit pengendalian gratifikasi yang diraih UPP Labuhan Lombok, Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun, dan Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran. Di samping itu Kategori pelaporan unit kepatuhan internal (KOP Utama Tanjung Perak; Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan Sampit, UPBU Kelas II Fransiskus Xaverius Seda), dan kategori tindak lanjut laporan hasil audit yang meliputi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Benoa, Distrik Navigasi Kupang, Pusbang SDM Darat.
Dia berharap penghargaan tersebut memacu semangat bagi unit kerja lainnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang baik dan bebas dari korupsi.
Sebagai informasi, pada kegiatan Hari Anti Korupsi tahun ini dilakukan penandatanganan komitmen bersama Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) oleh para pejabat tinggi madya Kementerian Perhubungan.
0 Komentar