Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam, Mahfud MD, mengungkapkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi ngotot meminta kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi di Paniai, Papua, dibawa ke persidangan.
Padahal, sudah diberi tahu oleh Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin bahwa perkara tersebut bakal dinyatakan tak terbukti bila tetap dibawa ke meja hijau.
Mahfud MD menuturkan, prediksi mengenai kekalahan dalam kasus tersebut sudah disampaikan ke Presiden Jokowi ketika Jaksa Agung bersama dirinya dipanggil ke istana.
"Saya tahu kalau dari sudut perasaan itu betul pelanggaran HAM, tapi kan pengadilan yang memutuskan, sehingga Presiden akhirnya 'sudahlah bawa saja ke pengadilan meskipun kalah'," kata Mahfud dalam jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (15/12/2022).
Menurut Mahfud, sikap Presiden Jokowi tersebut sempat dipertanyakan oleh Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin.
Sebab, Jaksa Agung menilai sudah hampir dipastikan dakwaan jaksa bakal dimentahkan oleh majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut.
Menurut penjelasan Jaksa Agung, kata Mahfud, pengujian perkara pelanggaran HAM di Paniai tidak memenuhi syarat karena tidak ada hasil visum, serta tidak jelas siapa korban dan pelakunya.
Mahfud menyampaikan, Kejagung berkaca dari kasus pelanggaran HAM di Timor Leste yang hanya berhasil menghukum 2 dari 34 terdakwa. Lalu, pada akhirnya dua terdakwa itu dibebaskan juga di tingkat peninjauan kembali atau PK.
.png)
0 Komentar