Presiden Joko Widodo (Jokowi) menambah modal PT Waskita Karya Tbk sebesar Rp3 triliun melalui penyertaan modal negara (PMN) di tahun ini.
Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2022 tentang Penambahan PMN ke Dalam modal Saham Perusahaan Perseroan PT Waskita Karya Tbk yang ditetapkan dan ditandatangani Jokoiw pada 4 Oktober 2022.
Dalam aturan ini disebutkan, PMN diberikan untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Waskita dalam rangka penyelesaian proyek strategis nasional (PSN) di bidang jalan tol melalui penerbitan saham baru guna mempertahankan komposisi kepemilikan saham negara pada Perseroan.
"Nilai penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar paling banyak Rp3.000.000.000.000 (tiga triliun rupiah)," tulis pasal 2 PP tersebut yang dikutip pada Senin (10/10).
Tambahan anggaran ini akan diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 yang telah ditetapkan dalam rincian belanja.
Besaran tambahan PMN ini telah disetujui Menteri Keuangan Sri Mulyani berdasarkan hasil pelaksanaan penerbitan saham baru yang disampaikan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.
Dengan demikian, maka PMN yang masuk kepada Waskita Karya totalnya menjadi Rp6 triliun. Sebab, pada awal tahun pemerintah menyebutkan telah memberikan PMN sebesar Rp3 triliun pada Wakita Karya.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan pada 17 Januari 2022, disebutkan pada tahun ini pemerintah memberikan PMN kepada tujuh BUMN besaran nilai Rp38,5 triliun.
Tujuh BUMN dimaksud yakni:
1. PT Waskita Karya (Rp3 triliun)
Untuk mendukung penyelesaian ruas tol Kayu Agung-Palembang-Betung dan Bogor-Ciawi-Sukabumi.
2. PT PII (Rp1,085 triliun)
Untuk mendukung penjaminan untuk 19 proyek infrastruktur.
3. PT SMF (Rp2 triliun)
Untuk mendukung pembiayaan perumahan bagi MBR dengan target 200.000 unit (porsi 25 persen).
4. PT Adhi Karya (Rp1,976 triliun)
Untuk investasi pada jalan tol Solo-Yogya-Kulonprogo, Yogyakarta-Bawen dan SPAM Regional Karian-Serpong.
5. PT Hutama Karya (Rp23,850 triliun)
Untuk melanjutkan pembangunan 8 ruas Tol Trans Sumatera (JTTS). Output JTTS bagi masyarakat berupa penurunan waktu tempuh dan biaya logistik.
6. Perum Perumnas (Rp1,568 triliun)
Untuk meningkatkan kapasitas usaha dalam melanjutkan program Pemerintah pengadaan "satu juta rumah" serta mendukung penyediaan perumahan rakyat untuk MBR.
7. PT PLN (Rp5 triliun)
Untuk pembangunan proyek-proyek ketenagalistrikan (transmisi, gardu induk dan distribusi listrik desa) serta mendukung pengembangan 5 DPSP (Danau Toba, Mandalika, Labuan Bajo, Borobudur dan Likupang).
0 Komentar