Pasca Perintah Jokowi, Pj Gubernur Kepulauan Babel Kumpulkan Bupati dan Wali Kota Bahas Tekan Inflasi!

Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Ridwan Djamaluddin segera mengumpulkan bupati, wali kota, dan seluruh pedagang skala besar, guna menekan inflasi dampak dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

"Kami segera rapat koordinasi untuk mencari langkah-langkah untuk menekan dan mengendalikan inflasi dampak kenaikan BBM ini," kata Ridwan Djamaluddin di Pangkalpinang, Selasa, 13 September 2022.

Ia mengatakan rapat koordinasi dengan bupati, wali kota, dan seluruh distributor barang serta jasa se-Provinsi Kepulauan Babel ini guna menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menekan inflasi akibat kenaikan harga BBM bersubsidi ini.

"Kami beserta jajaran mengambil langkah cepat dengan mengadakan pertemuan dengan kepala daerah dan para distributor sembako, berdiskusi untuk mencari solusi segera sesuai arahan Presiden Jokowi," ujarnya.

Menurut dia, dalam arahan Presiden Jokowi menegaskan daerah harus mengendalikan dengan cara-cara yang lebih kuat dan meminta agar gubernur, bupati, wali kota dapat bekerja bersama seperti saat bekerja serentak mengatasi covid-19.

"Kami berharap dengan adanya pertemuan dengan seluruh bupati, wali kota dan pedagang ini dapat menghasilkan kesepakatan bersama untuk mengendalikan inflasi yang akan memicu meningkatnya angka kemiskinan di daerah ini," katanya.

Presiden Jokowi dalam arahnya kepada seluruh gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia, secara virtual pada Senin mengatakan kenaikan harga barang jasa merupakan hal yang paling ditakuti negara. Harus berhati-hati dengan satu kata inflasi, ucapnya.

"Kita harapkan negara kita bisa mengendalikan inflasi dengan baik. Kalau kita lihat posisi hari ini, dua persen dana transfer umum masih Rp2,17 triliun. Belanja tak terduga Rp16,4 triliun baru digunakan Rp6,5 triliun, artinya ada ruang yang sangat besar untuk menggunakan dana ini. Juga oleh provinsi, kabupaten/kota. Karena posisi APBD saat ini realisasi 47 persen masih kecil, segera realisasikan di Oktober, November, dan Desember," katanya.

Menurut data kontribusi APBD dalam pertumbuhan ekonomi sebuah daerah sangat besar. Oleh karena itu, diingatkan bahwa akibat inflasi itu, terutama berkaitan dengan harga pangan.

"Hati-hati, kontribusi inflasi terhadap kemiskinan 74 persen. Harga naik, kemiskinan ikut naik, utang naik. Hati-hati, harga beras naik meskipun hanya Rp20 sampai Rp500. Segera intervensi, karena menyangkut kemiskinan di daerah, itu langsung bisa naik angka kemiskinannya," kata Presiden Jokowi.