Kantor Staf Presiden atau KSP bertemu dengan sejumlah tenaga kesehatan yang mendesak pemerintah untuk mengangkat mereka menjadi Aparatur Sipil Negara atau ASN. Tenaga rtemu KSP yaitu 11 perwakilan Forum Komunikasi Honorer Nakes dan Non-Nakes Indonesia.
Pertemuan digelar Kamis kemarin, 22 September, di tengah berlangsungnya demo seribu lebih tenaga kesehatan dan non-tenaga kesehatan honorer di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat.
70 persen tenaga kesehatan masih berstatus non-ASN
Ketua Forum Tenaga Kesehatan, Sefri Latifan, menuntut ada kebijakan dari pemerintah untuk mengangkat mereka menjadi tenaga ASN. Sebab 70 persen tenaga kesehatan di Indonesia masih tercatat berstatus non-ASN.
Ini artinya upaya penanganan Covid-19 di Indonesia sebagian besar adalah karena jasa besar tenaga kesehatan non-ASN. Mereka harus bekerja di tengah Covid-19 dalam dua hingga tahun terakhir, yang mereka rasakan menjadi tahun yang berat. "Tidak sedikit teman-teman nakes ini kehilangan anggota keluarganya," kata Sefri.
Untuk itu, Sefir meminta pemerintah membuatkan Peraturan Pemerintah atau PP khusus yang mengatur tenaga kesehatan dan non-tenaga kesehatan yang bekerja di faskes dan yang statusnya masih non-ASN. "agar mendapatkan prioritas dalam rekrutmen ASN yang dibuka oleh Kemenpan RB," kata dia.
Pada April lalu, pemerintah diketahui telah memberi proritas pada tenaga kesehatan non-ASN yang ingin menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK pada 2022. Saat itu, pemerintah berharap 200 ribu lebih tenaga kesehatan non-ASN seperti honorer dapat jadi PPPK tahun 2022.
Alasannya karena pemerintah sudah mulai menghentikan perekrutan pegawai honorer di 2023. Pengangkatan ini pun bertujuan untuk memenuhi kekurangan aparatur sipil negara (ASN) untuk tenaga kesehatan.
“Dengan kebijakan ini para tenaga kesehatan honorer atau Non-ASN yang berada di seluruh Indonesia dapat lebih tenang bekerja karena masa depannya sudah bisa lebih jelas," kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada Sabtu, 30 April 2022.
0 Komentar