Presiden Joko Widodo sendiri yang akan langsung memimpin peletakan batu pertama pembangunan IKN.
Tahun ini, pemerintah sudah menyiapkan alokasi APBN tidak kurang dari Rp 5,3 triliun untuk pembangunan IKN.
Sedangkan total disiapkan untuk anggaran tahun jamak hingga 2024 sebesar Rp 43 triliun.
"Presiden memberikan atensi khusus untuk IKN ini. Harus jalan kata beliau," ucap Gubernur Isran saat mendampingi Presiden Joko Widodo ke lokasi IKN di Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara, Juni lalu.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri sangat serius dengan mimpi besarnya untuk memindahkan pusat pemerintahan Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur itu.
Secara keseluruhan pembangunan fisik infrastruktur IKN diprediksi akan menelan anggaran tidak kurang dari Rp 466 triliun hingga tuntas pada tahun 2045 nanti.
Pemerintah pun telah menegaskan tidak semua pembiayaan infrastruktur IKN menggunakan APBN. Proyeksi rinciannya yakni dari APBN pemerintah menyiapkan Rp 90,4 triliun, kerja sama pemerintah dan Badan Usaha (KBPU) Rp 252 triliun, dan skema pembiayaan swasta-BUMN sebesar Rp 123,27 triliun.
Presiden Joko Widodo sendiri sudah beberapa kali datang langsung ke lokasi IKN demi memastikan rencana pemindahan ibu kota negara berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.
Kunjungan terakhir Presiden Joko Widodo dilakukan pada Rabu 22 Juni 2022.
Kala itu, presiden datang bersama Ketua DPR RI Puan Maharani dan sejumlah menteri.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat mendampingi Presiden Joko Widodo dalam kunjungan ke lokasi IKN mengatakan, jika sebelumnya pada penyatuan tanah dan air dari seluruh provinsi di Indonesia mereka baru melaporkan rencana dan desain, maka pada kunjungan terakhir Presiden Joko Widodo sudah menjelaskan kemajuan tahapan pembangunan IKN.
"Jika dulu kami melaporkan rencana dan desain, sekarang kami melaporkan progres," kata Menteri Basuki.
Hingga akhir Juni ini, kata Basuki, sudah banyak paket kegiatan proyek IKN yang dilelang.
Di antaranya untuk land development, jalan, Istana Presiden, Istana Wakil Presiden, empat kantor Menko, kantor kementerian, rumah-rumah menteri, air minum, pengendalian banjir, dan sanitasi.
"Insya Allah, kalau Juli sudah ada pemenangnya, Agustus kita akan mulai bekerja," tandas Basuki.
Proyek insfrastruktur lain yang sedang dikerjakan pemerintah di luar kawasan inti IKN adalah pembangunan Bendungan Sepaku Semoi di Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku, Kabupaten PPU
Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Jarot Widyoko menjelaskan bahwa pembangunan Bendungan Sepaku Semoi dimulai sejak Juli 2020.
Sesuai kontrak akan rampung awal tahun 2023.
"Saat ini, progres fisik Bendungan Sepaku Semoi sampai Juni 2022 sudah mencapai 56,72 persen. Manfaat bendungan ini tidak hanya untuk IKN dan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), tetapi juga untuk warga Sepaku, Samboja dan Balikpapan," papar Jarot.
Memiliki panjang 450 meter, kapasitas tampung bendungan ini diproyeksikan sebanyak 10 juta m3.
Jarot menambahkan, Bendungan Sepaku Semoi memiliki manfaat untuk mereduksi banjir sebesar 55,26 persen serta penyedia air baku sebesar 2.500 liter per detik.
"Pembangunan Bendungan Sepaku Semoi berada di bawah tanggung jawab Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR dengan kontrak proyek bernilai Rp 556 miliar ini dilakukan oleh PT Brantas Abipraya, PT Sacna, dan PT BRP (KSO)," paparnya.
Sejak dipilihnya Kaltim menjadi lokasi IKN, jalur darat dari Km 38 Samboja menuju kawasan IKN di Sepaku pun sudah mulus dan sangat nyaman untuk dilalui.
Bisa dikatakan, kehadiran IKN meski masih dalam tahap pembangunan dampaknya sudah sangat dirasakan masyarakat Kaltim.
.png)
0 Komentar