Indonesia telah menjadi Ketua Presidensi Group of Twenty atau G20 tahun 2022. Dengan adanya Presidensi G20 itu, Indonesia dinilai bisa mengambil kesempatan baik untuk tampil jadi penengah dalam perdamaian rusia dan Ukraina.
Salah satu caranya, yaitu upaya terbuka untuk penyelesaian konflik melalui Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (MU PBB).
Menurut Hikmahanto, Presiden Joko Widodo atau Jokowi dapat mengutus Menlu Retno Marsudi untuk melakukan shuttle diplomacy dengan melakukan pembicaraan ke berbagai pihak, termasuk Presiden MU dan Sekjen PBB, Menlu Rusia, Menlu Ukraina, Menlu negara-negara Eropa Barat dan AS.
Dalam MU PBB, kata dia, tidak ada hak veto dan semua negara anggota memiliki satu suara yang sama.
Menlu juga perlu melakukan pembicaraan dengan Menlu berbagai negara di Asia, Afrika, Eropa Timur, hingga Amerika Latin mengingat bila saling serang yang terjadi di Ukraina dibiarkan terus akan menjadi cikal bakal Perang Dunia III
Dalam sejarahnya, kata Hikmahanto, Majelis Umum PBB pernah mengeluarkan resolusi yang disebut sebagai Uniting For Peace pada tahun 1950 saat pecah perang di Semenanjung Korea.
"Dalam resolusi tersebut dapat meminta negara-negara yang bertikai untuk segera melakukan gencatan senjata. Bila seruan ini tidak digubris maka MU PBB dapat memberi mandat kepada negara-negara untuk mengerahkan pasukan terhadap negara yang tidak mematuhi gencatan senjata," ujarnya.
Hikmahanto mengatakan, operasi milter yang dilancarkan oleh Rusia dan serangan balik oleh Ukraina berpotensi menjadi Perang Dunia III.
Untuk mencegah hal itu, Eropa Barat dan Amerika Serikat telah menjatuhkan sanksi ekonomi kepada Rusia.
Namun menurutnya, sanksi tersebut tidak akan efektif. Pertama, sanksi ekonomi baru akan terasa di level masyarakat Rusia dan para elite dalam waktu 6 bulan bahkan satu tahun ke depan.
"Kedua, Rusia harus dibedakan dengan Iran ataupun Korea Utara yang masih sangat bergantung pada banyak negara," kata Hikmahanto.
0 Komentar