Kesejahteraan dan keamanan masyarakat di Papua terus menjadi perhatian Presiden Joko Widodo. Secara terus menerus dilakukan pendekatan yang humanis, diantaranya regional secara wilayah, seperti pembangunan jalan (infrastruktur), kesehatan, bahkan jamban (tempat buang air) dan lain-lainnya.
Selain terhadap masyarakat Papua, lanjut Moeldoko, Jokowi juga memberikan kesejahteraan bahkan terhadap mereka yang ditahan sebagai tahanan politik dengan membebaskannya agar bisa kembali ke Bumi Cendrawasih.
Meski begitu, Moeldoko mengamini adanya front dalam tujuan mereka masih-masing walau tidak diakui PBB.
“Tujuan mereka ada front pergerakan bersenjata, ada front politiknya, ada front medianya, itu yang dilakukannya selama ini,” jelas Moeldoko.
Moeldoko memastikan, meskti terjadi gerakan di Papua yang tak seirama, status mereka sebagai kelompok kriminal. Artinya, dalam penegakan hukum dilakukan Polri, sementara tugas dari TNI adalah mem-backup.
“Aparat keamanan di Papua itu memiliki SOP (standar operational procedure) jadi pendekatannya pasti profesional dan proporsional. Ini masih pada tahapan kriminal maka kepolisian ada di depan, TNI bersifat backup kecuali pengamanan perbatasan Papua Nugini dan Indonesia itu sepenuhnya tugas TNI,” Moeldoko menutup.
“Ada teman-teman yang turun dari hutan, dari gunung. Ada langkah kesejahteraan semuanya itu. Berikutnya regional secara wilayah sudah ada pendekatan yang signifikan, seperti pembangunan jalan, (infrastruktur) kesehatan, presiden sampai memikirkan jamban (tempat buang air) dan seterusnya,” kata Moeldoko usai rapat bersama Menko Polhukam Mahfud Md terkait perkmebangan Papua di Hotel Westin Jakarta, Kamis (21/7/2022).
0 Komentar