Salut Sama Kerja Keras Ganjar! Berdayakan Perempuan Rentan di 1.700 Desa untuk Turunkan Stunting di Jawa Tengah

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menggelar beragam program pelatihan wirausaha untuk perempuan kelompok rentan di akar rumput. Program tersebut merupakan salah satu wujud komitmen Ganjar untuk menurunkan angka stunting di daerahnya.

Perempuan kelompok rentan yakni masyarakat bawah yang berstatus kepala keluarga, penyintas COVID-19, korban kekerasan, korban bencana, penyandang disabilitas, kelompok Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT), hingga kategori pengidap HIV/AIDS.

Implementasi program tersebut di antaranya berbentuk program Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP) yang digeber untuk perempuan rentan di desa-desa. PPEP sendiri meliputi pendampingan teknis sesuai potensi, kearifan, dan kebutuhan masyarakat setempat. Di sini, perempuan belajar tentang keterampilan merintis wirausaha.

Ketua Jaringan Perempuan Usaha Kecil (Jarpuk) Kabupaten Wonosobo sekaligus Pendamping PPEP Nuke Maya Kurnianingsih mengungkapkan program PPEP mengalami lompatan luar biasa di tahun 2020 saat masa pandemi COVID-19. Jika pada 2019 baru ada tiga desa di tiga kabupaten yang menerima program tersebut, maka pada pada tahun 2020 Ganjar berhasil menggenjotnya jadi 1.701 desa di 35 kabupaten/kota.

Program pemberdayaan kelompok perempuan rentan berlanjut dengan jumlah desa yang sama pada 2021 dan 2022.

Nuke menuturkan program PPEP yang digerakkan Pemprov Jateng secara masif sangat mengena, karena membuat perempuan di desa menjadi lebih berdaya dan mandiri.

"Mereka tak lagi hanya sebagai ibu rumah tangga yang berpangku tangan, tapi perempuan produktif yang menghasilkan produk-produk hasil pelatihan, pintar mengelola manajemen pemasaran, dan bisa mengurus PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) ketika bikin industri rumahan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (20/2/2023).

Selain itu, Nuke menambahkan terdapat pula gerakan kolaborasi lintas sektor untuk mencegah dan menanggulangi angka stunting di Jateng. Diawali dengan proses identifikasi terhadap perempuan rentan yang ada di kabupaten/kota.

Selanjutnya, OPD KB, Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan setempat bersinergi dalam melakukan pelayanan KB, mulai pemasangan alat kontrasepsi sesuai permintaan dan persetujuan, hingga konsultasi pasangan usia subur.

Nuke menjelaskan ada beragam model pendampingan dilakukan lewat program PPEP. Mulai membantu mengurus perizinan, mendorong ide-ide baru usaha, dan membuka jejaring dalam pasar daring. Ia mengungkapkan saat ini ada sekitar 1.500 perempuan rentan dari 12 kelurahan dan 16 desa dari 15 kecamatan yang dibina oleh Jarpuk.

Tak hanya itu, program PPEP mendukung terciptanya sejumlah sentra UMKM baru seperti anyaman di Desa Candirejo Kecamatan Mojotengah, batik di Kecamatan Wadaslintang dan Leksono, dan sentra ecoprint di Kecamatan Kaliwiro.

"Alhamdulillah pesanan anyaman seperti besek, tenong, keranjang sudah sampai luar provinsi seperti Bali. Orderan untuk persiapan Lebaran juga mulai berdatangan," ucap Nuke.

Di sisi lain, pendamping PPEP di Kabupaten Kebumen Marlina Indianingrum berterima kasih kepada Ganjar dan Pemprov Jateng karena ada enam desa di Kebumen yang menjadi lokasi kegiatan. Bahkan, salah satu binaannya yaitu PPEP Stinggil di Desa Wonosari Kecamatan Sadang menjadi juara pertama Lomba PPEP Tingkat Jateng tahun 2022.

"Kegiatan pelatihan pembuatan makanan olahan yang digelar provinsi sangat bermanfaat bagi ibu-ibu khususnya menambah income. Di sini mereka diajari pemasaran online, cara mengolah pisang jadi brownies dan singkong jadi nastar," tuturnya.

Penghuni Panti Pelayanan Sosial PGOT Mardi Utomo Semarang, Ari, mengakui dirinya banyak mendapatkan penyuluhan tentang KB selama pembinaan. Selain itu, dirinya juga dilatih untuk membuat ecoprint sebagai bekal saat keluar nanti.

Inklusi Kelompok Rentan dalam Pengambilan Keputusan

Di lain pihak, Ganjar Pranowo menegaskan selama ini pihaknya sudah memprioritaskan perempuan rentan, anak, dan disabilitas dalam upaya pembangunan dan pengembangan daerah. Termasuk salah satunya dalam pengambilan keputusan.

"Setiap Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) di Jateng, kelompok perempuan dan anak serta disabilitas saya dahulukan. Inilah tindakan afirmasi dalam pengambilan keputusan," ungkapnya.

Ganjar menambahkan langkah konkret pemberdayaan perempuan sudah dilakukan.. Misalnya, pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi.

Ganjar menilai ada tiga hal yang dibutuhkan oleh kelompok perempuan, yaitu peningkatan pengetahuan dan keterampilan, akses modal, dan pendampingan untuk meningkatkan kelas usaha.