Bappenas Bersaksi!!! Ganjar Pranowo Satu-satunya Gubernur yang Terlibat Langsung Penyusunan RPD

 

Direktur Regional I Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Abdul Malik Sadat Idris menyebut Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai satu-satunya gubernur yang terlibat langsung penyusunan rencana pembangunan daerah (RPD).

 

“Saya bersaksi, dari berbagai rangkaian RPD di provinsi lainnya, bapak satu-satunya (gubernur) yang hadir langsung,” katanya secara daring pada Pembukaan Masa Awal Musrenbang Tahun 2023 dan Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 2024 di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Jumat.

 

Dirinya juga mengapresiasi kepedulian orang nomor satu di Jateng itu yang hadir langsung pada musrenbang.

 

“Saya sangat respek Pak dan menghargai kepedulian Bapak terhadap acara perencanaan pembangunan nasional. Salam hormat dari kami Pak,” ujarnya.

 

Dalam kesempatan itu, Abdul juga mengatakan akselerasi pembangunan di Jawa Tengah hingga 2024 cukup terasa, bahkan masuk dalam lima besar pembangunan peta nasional.

 

“Sehingga orientasi ke depan di 2045 adalah sebagai kekuatan perhitungan Jawa Tengah di peta global,” katanya.

 

Dirinya juga menyoroti masalah tata pemerintahan yang penting untuk mendukung iklim investasi daerah berjalan dengan baik.

 

Menurut dia, investasi bisa masuk ketika pemerintah daerahnya memiliki pemerintahan yang baik.

 

Ditemui usai acara, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan Musrenbang ini penting dilakukan untuk menampung aspirasi warga Jawa Tengah agar kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah nantinya mencakupi kebutuhan masyarakat.

 

“Pada pembukaan musrenbang, isu-isu besarnya kami sampaikan dengan satu harapan masyarakat akan segera merespon,” katanya.

 

Gubernur Jateng dua periode itu senang dengan masukan-masukan yang disampaikan oleh kelompok masyarakat antara lain, soal isu pernikahan dini, kekerasan dalam rumah tangga, hingga masalah kesejahteraan pekerja migran.

 

“Setelah ini nanti kami mulai mengerucutkan untuk membuat skala-skala prioritas sesuai dengan yang diperintahkan pusat sehingga inline, pemerintah pusat, provinsi kabupaten dan kota,” ujarnya.