Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD membantah adanya peningkatan ekskalasi kekerasan di Provinsi Papua setelah Lukas Enembe ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, peningkatan sebagaimana dilaporkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) itu tidak terjadi.
"Ya ndak tahu ya, laporannya kapan Komnas HAM, malah ekskalasi kekerasan ndak ada," ujar Mahfud di Istana Merdeka, Senin (16/1/2023). Dia menegaskan, berbagai unsur masyarakat di Papua sendiri mendukung penangkapan Lukas Enembe.
Selain itu, dari laporan tokoh pemuda dan tokoh masyarakat, kondisi di Jayapura yang menjadi Ibu Kota Provinsi Papua kondusif.
"Mungkin (peningkatan kekerasan terjadi) di gunung. Kan memang tak ada penangkapan Lukas pun (di pegunungan) sering terjadi pembunuhan," katanya.
"Kalau di Papua apa ekskalasinya? Orang biasa minum kopi, itu mendukung semua penangkapan Lukas. Tokoh adat, tokoh pemuda, gereja juga ada mendukung, pokoknya hukum harus ditegakkan," tegas Mahfud.
Sebelumnya, Komnas HAM menemukan indikasi adanya eskalasi kekerasan di Papua usai Gubernur Papua Lukas Enembe ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi di Distrik Abepura, Jayapura, Papua, Selasa (10/1/2023). Lukas sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima suap dan gratifikasi dari Direktur Utama PT Tabi Bangun Papua, Rijatono Lakka.
"Komnas HAM juga menemukan indikasi eskalasi kekerasan di Papua terutama pasca-penangkapan Gubernur Papua Lukas Enembe," kata Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro, dikutip dari Youtube Humas Komnas HAM, Sabtu (14/1/2023).
Untuk itu, Atnike meminta semua pihak tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan konflik dan kekerasan di Papua semakin meluas. Sebagaimana diketahui, tak lama setelah Lukas ditangkap, KKB langsung berulah dengan menciptakan gangguan keamanan di Distrik Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, sejak 7 Januari 2023. Akibat situasi yang tidak kondusif, 58 warga terpaksa mengungsi ke Jayapura, Papua.
0 Komentar