Mohon Maaf! Pemerintah Tak Bisa 100% Puaskan Warga Soal Perppu Cipta Kerja!

Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H Laoly buka suara soal gelombang kritik terhadap Perppu Cipta Kerja (Ciptaker) yang diterbitkan Presiden Jokowi. Dia menilai kritik warga sebagai hal lumrah.

"Biasalah, kritik itu normal," kata Yasonna di Gedung Kemenkumham, Jakarta Selatan, Rabu (4/1/2023).

Yasonna menyebut penerbitan Perppu Ciptaker tidak datang secara tiba-tiba. Pemerintah, katanya, telah menampung tiap masukan khususnya dari para pelaku dunia usaha.

"Tapi ini pascakeputusan Mahkamah Konstitusi kita sudah melakukan sosialisasi, jaring aspirasi ke banyak pihak stakeholder yang ada. Jadi sudah kita... ada masukan, ada perubahan terutama di tenagakerjaan ya. Ini sudah kita tampung dengan baik," ujar Yasonna.

Menurut Yasonna, penerbitan Perppu Ciptaker ini pun merespons prediksi para ahli ekonomi soal resesi yang akan terjadi di tahun 2023. Dia menyebut perppu tersebut justru akan menguntungkan para pelaku usaha dan tenaga kerja.

"Kalau untuk mempercepat, kita bisa recover atau bisa bangkit, UU Ciptaker itu adalah bisa memudahkan kemudahan usaha. Keberpihakan kepada UMKM ini dapat kita dorong lebih baik lagi sehingga nanti kita berharap dampak dari ekonomi yang kurang baik tahun 2023 dapat dimitigasi," katanya.

Lebih lanjut, Yasonna mengatakan pemerintah telah membuka ruang mendengar tiap aspirasi sebelum menerbitkan Perppu Ciptaker. Namun, ia menyadari pemerintah tidak akan bisa memuaskan masyarakat secara 100%.

"Tentunya tidak bisa 100 persen semua memuaskan masyarakat, pasti. Ada perspektif berbeda-berbeda. Tapi kita berupaya supaya masukan-masukan itu kita akomodasi," ucap Yasonna.

Penjelasan Jokowi soal Perppu Ciptaker

Sebelumnya, Perppu Cipta Kerja (Ciptaker) yang baru diterbitkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memantik pro-kontra di kalangan masyarakat. Jokowi menganggap perbedaan pendapat terhadap suatu kebijakan merupakan hal biasa.

"Ya biasa dalam setiap kebijakan dalam setiap keluarnya sebuah regulasi ada pro dan kontra," kata Jokowi di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (2/1).

Jokowi mengatakan pemerintah siap menjelaskan semua alasan di balik penerbitan Perppu 2/2023 itu.

"Tapi semua bisa kita jelaskan," ujar Jokowi.

Jokowi sebelumnya Jokowi juga menjawab kritik soal penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Jokowi mengatakan perppu dikeluarkan lantaran kondisi dunia yang diliputi berbagai ancaman.

"Jadi memang kenapa perppu, kita tahu kita ini kelihatannya normal tapi diintip oleh ancaman-ancaman ketidakpastian global, saya sudah berkali-kali menyampaikan beberapa negara yang menjadi pasiennya IMF, 14. Yang 28 ngantre di depan pintunya IMF untuk juga menjadi pasien," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (30/12).