Jokowi Sebenarnya Ingin RI Tak Lagi Impor Kedelai, Namun Badan Pangan Tanam Ungkap Semua Butuh Proses Mulai!

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengaku mendapat perintah dari Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk lebih banyak menanam kedelai di Indonesia. Tujuannya agar Indonesia tidak bergantung lagi pada impor.

"Kalau perintahnya Pak Presiden itu jelas, kita melakukan tanam kedelai, tetapi ini kan perlu waktu tanamnya, benihnya, bibitnya dan lain-lain," ucap Arief saat ditemui di kantor Kementerian Dalam Negeri pada Senin, 5 Desember 2022.

Harga kedelai meroket karena terganggunya rantai pasok dunia akibat kondisi geopolitik. Indonesia sebagai negara pengimpor kedelai ikut terimbas.

Arief menuturkan Bapanas sedang melakukan pendekatan dengan para importir agar Indonesia bisa mendapatkan harga kedelai yang murah dan pasokannya lancar. Musababnya saat ini, kebutuhan Indonesia terhadap kedelai sudah mencapai 3 juta ton. Sedangkan produksi dalam negeri kurang dari 300 ribu ton atau tidak lebih dari 10 persen kebutuhan.

Harga Kedelai Melejit

Ihwal kenaikan harga kedelai, Arief menjelaskan harga kedelai yang berlaku saat ini masih mengikuti stok lama. Stok lama yang dimiliki oleh para importir ini, kata dia, adalah stok kedelai yang dibeli saat harga tinggi.

Selain stok lama, nilai tukar rupiah juga menjadi penyebab kenaikan harga kedelai. Ia mengatakan pada saat mengimpor, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika serikat sebesar Rp 15.600.

Faktor lainnya, Arief menuturkan kedelai tidak bisa disimpan di gudang terlalu lama sehingga pemerintah tidak bisa memasok dengan jumlah besar ketika harga sedang rendah. Namun, ia memastikan setelah musim panen, harga kedelai akan turun.

Untuk mengantisipasi kenaikan harga pangan berbahan kedelai, pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp 1.000 per kilogram kepada perajin tahu tempe. Namun dalam perjalanannya, para perajin meminta subsidi dinaikkan menjadi Rp 2.500 per kilogram. Arief pun mengaku akan berdiskusi dengan Kementerian Perdagangan dalam waktu dekat untuk membahas permintaan tersebut. Bapanas juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM.