Jokowi Prihatin Kondisi Rakyat Menghadapi Prospek Global, Sehingga Ditetapkan 6 Kebijakan Jadi Fokus APBN 2023!

 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan pemerintah telah menyiapkan strategi untuk menghadapi berbagai risiko dan tantangan global pada tahun depan.

 

Antisipasi itu dilakukan dengan memfokuskan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk enam kebijakan, mulai dari penguatan sumber daya manusia hingga perlindungan sosial (perlinsos).

 

Jokowi mengatakan APBN 2023 akan menjadi instrument pengendalian inflasi, pendorong keberlanjutan pemulihan ekonomi, dan menjadi instrumen untuk melindungi daya beli masyarakat.

 

“Strategi besar, rencana besar yang kita siapkan betul-betul harus secara konsisten kita kerjakan di lapangan,”Ka ta Jokowi dalam acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 202 di Istana Negara, Jakarta, kemarin.

 

Jokowi memerinci fokus pertama kebijakan anggaran dalam APBN 2023 adalah penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Kedua mengakselerasi reformasi sistem perlindungan sosial.” Ini untuk memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial, antara lain melalui registrasi sosial ekonomi,”tambahnya.

 

Fokus ketiga melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya infrastruktur pendukung transformasi ekonomi. Keempat, pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru, termasuk di dalamnya adalah Ibu Kota Nusantara.

 

Selanjutnya, kata Jokowi anggaran difokuskan untuk revitalisasi industri guna mendorong hilirisasi. Adapun fokus kebijakan keenam adalah pemantapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi.

 

Jokowi mengatakan pelaksanaan fokus kebijakan tersebut membutuhkan pengawalan yang ketat di lapangan. Karena itu ia meminta seluruh jajarannya secara detail melihat rencana belanja. Selain itu, ia mengingatkan agar anggaran belanja anggaran digunakan untuk pembelian produk-produk dalam negeri khususnya UMKM.

 

“Saya ingatkan, memperbesar pembelian produk-produk dalam negeri, khususnya produk UMKM. Juga, perlu saya ingatkan bahwa tidak ada program kementerian yang tidak bersinggungan dengan kementerian yang lain. Oleh sebab itu, kerjanya harus kerja terintegrasi, tidak sektoral, dan berjalan sendiri-sendiri,”pungkasnya.