Presiden Joko Widodo menanggapi temuan Badan Pemeriksa Keungan (BPK) soal anggaran program komponen cadangan (komcad) yang diinisiasi Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Menurut Presiden, temuan-temuan seperti itu selalu ada di berbagai kementerian.
"Temuan-temuan seperti itu di kementerian-kementerian itu selalu ada. Yang paling penting prosedur administrasinya itu bisa dilakukan perbaikan-perbaikan," ujar Jokowi usai menghadiri Indo Defence Expo and Forum 2022 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (2/11/2022).
Jokowi mengaku sudah memerintahkan perbaikan pada temuan itu. Kepala Negara pun menyatakan sudah meminta semua kementerian melakukan perbaikan atas berbagai temuan audit anggaran oleh BPK. Sebab, kata Jokowi, dia baru saja diberikan laporan pelaksanaan anggaran semester I 2022 oleh BPK.
"Saya sudah perintahkan kepada semua menteri dan tidak hanya satu urusan itu saja. Karena kemarin baru juga disampaikan kepada saya, laporan untuk semester I-nya dan temuannya banyak," ujar dia.
"Dan itu yang perlu dilakukan perbaikan-perbaikan dan juga menyampaikan semuanya kepada BPK RI," kata Jokowi.
Diberitakan sebelumnya, anggota BPK Nyoman Adhi Suryadnyana mengatakan, ada sejumlah temuan terkait anggaran pelaksanaan program komcad yang diinisiasi oleh Kemenhan.
Menurut dia, temuan tersebut bersifat koreksi administratif.
"Jadi negara dalam melakukan perlindungan bukan hanya militer. Tapi militer, pemerintah, dan rakyat. Nah komcad ini dianggarkan oleh Kemenhan. Namun bertahap," ujar Nyoman di Kompleks Istana Kepresidenan pada Selasa (1/11/2022).
"Pelaksanaan (anggaran) secara bertahap ini ada beberapa koreksi terkait dengan pelaksanaannya, tapi koreksi bersifat administratif. Dan ada koreksi-koreksi lain yang sudah ditindaklanjuti," kata dia.
Terkait dengan koreksi tersebut, kata Nyoman, BPK sudah berkirim surat secara langsung kepada Menhan Prabowo Subianto. Nyoman memastikan Menhan Prabowo sudah menindaklanjuti koreksi dari lembaganya.
Dia menegaskan, sejumlah koreksi dari BPK antara lain soal aset tidak tetap dan potensi sengketa masih bisa diperbaiki oleh Kemenhan. Bahkan, masih ada waktu pada 2023 untuk kembali mengaudit program komcad tersebut.
"Sudah kita surati langsung ke menterinya dan sudah ditindaklanjuti," kata Nyoman.
"Bisa, bisa diperbaiki. Itu sedang proses. Kan perbaikan ini ada waktunya. Tahun depan pun kita juga masih bisa mengaudit kembali," ujar dia.
Sebelumnya, Tempo menerbitkan laporan berjudul "Borok Anggaran Pasukan".
Laporan ini mengungkap temuan BPK tentang dugaan penyimpangan pengadaan dalam program komcad, salah satunya soal pelaksanaan sejumlah kegiatan sebelum penganggaran.
.png)
0 Komentar