Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Theo Litaay meminta seluruh warga papua untuk mendukung proses hukum terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe.
Theo menegaskan, penegakkan hukum tersebut dilakukan bukan sebagai bentuk rasa memusuhi masyarakat Papua, melainkan untuk meningkatkan Good Governance di Bumi Cenderawasih.
"Yang kami ingin sampaikan bahwa ini bukan ditujukan pribadi kepada bapak Lukas Enembe, ini juga bukan suatu bentuk rasa memusuhi terhadap masyarakat di Papua," kata Theo, Rabu (21/9/2022).
"Tetapi ini adalah usaha yang ditujukan untuk meningkatkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa di Papua. Tak hanya itu, penegakkan hukum juga dimaksudkan untuk meningkatkan pemanfaatan anggaran secara optimal." Sehingga bisa kita gunakan bagi pembangunan kesejahteraan di tanah papua," tegasnya.
Menurut penjelasannya, penegak hukum hingga kini juga terus melakukan dan meningkatkan komunikasi sosial kepada pihak-pihak yang ada di sekitar Lukas Enembe, sehingga nantinya bisa dilakukan prosedur secara hukum tanpa adanya benturan.
"Mendorong untuk semakin ditingkatkannya kesadaran dari ekan-rekan agar bisa menerima proses ini sebagai satu proses hukum yang perlu dilalui, bila ingin melakukan pembelaan terhadap diri dari Gubernur maupun perspektif berbeda yang dimiliki rekan-rekan," jelasnya.
Kasino di luar negeri
Sementara terkait dugaan transaksi mencurigakan Lukas Enembe yang sampai Rp560 miliar ke kasino di luar negeri, Theo menyebut hal itu sangat mengguncang rasa keadilan.
"Ini satu yang sangat mengguncang rasa keadilan, kalau kita melihat situasi Papua yang masih berada dalam jenjang salah satu provinsi termiskin di Indonesia," jelasnya.
Dia kemudian berharap KPK dapat benar-benar mengkasi secara mendalam agar dapat dipastikan terkait asal usul uang tersebut, serta persoalan hukum dibaliknya.
"Yang masih belum jelas sumber uang ini dari mana, yang sudah jelas adalah uang ini ditransfer ke salah satu casino senilai Rp560 miliar, disetorkan tunai dalam periode tertentu," ujarnya.
Sebelumnya KPK menetapkan Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai tersangka dugaan gratifikasi pada 5 September 2022. Namun, KPK sampai saat ini belum melakukan upaya jemput paksa kepada Lukas, walau yang bersangkutan sudah 2 kali mangkir dari panggilan pemeriksaan penyidik.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut, pihaknya KPK tidak memaksakan penjemputan paksa mengingat kondisi di Papua. Sebab, saat ini kediaman Enembe dijaga oleh ratusan pendukungnya.
Ditambah, situasi di Papua juga memanas usai Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka korupsi.
"Kita lihat situasi (jemput paksa), enggak mungkin kan kita paksakan kalau situasinya seperti itu. Kita enggak ingin ada pertumpahan darah atau kerusuhan sebagai akibat dari upaya yang kita lakukan," kata Alex, Senin (19/9).
Diketahui, selain terjerat kasus korupsi, Lukas juga kedapatan memiliki 12 transaksi mencurigakan yang dicatat PPATK, termasuk setoran ke perusahaan judi di Singapura senilai Rp560 miliar, serta pembelian jam tangan mewah seharga Rp550 juta.
Secara keseluruhan, 12 transaksi mencurigakan itu mencapai nominal lebih dari setengah triliun rupiah. Padahal, dalam laporan kekayaan terbaru, harta Lukas pada 2021 lalu ditaksir hanya senilai Rp33,78 miliar.
0 Komentar