Polemik kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang memicu gelombang protes masih terus menjadi bahan perbincangan. Meski demikian, Presiden Joko Widodo (Jokowi) punya alasan kuat sebelum mengambil keputusan yang dinilai memberatkan masyarakat ini.
Menurutnya, saat ini semua negara tengah menghadapi situasi yang sulit. Di samping dampak pandemi yang belum usai, kini juga terjadi masalah krisis di sejumlah sektor, seperti energi, krisis pangan, serta keuangan yang belum stabil.
"Sama juga di negara kita. Urusan yang berkaitan dengan BBM ini persis sama yang dialami oleh negara-negara lain. Bahkan, di beberapa negara, harga BBM sudah ada yang mencapai Rp17 ribu. Juga ada yang Rp30 ribu," papar Jokowi dalam pertemuan dengan sejumlah menteri dan kepala daerah di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/9/2022).
Bahkan, lanjut Jokowi, gas di Eropa sekarang ini sudah naiknya bisa lipat enam kali. Malah, ada yang tujuh kali.
"Sehingga, apa yang sudah kita tahan-tahan saat itu, mencegah subsidi BBM kita agar tidak membengkak lagi, ternyata tidak bisa kita lakukan. Karena memang, subsidi BBM yang sebelumnya Rp152 triliun, sudah melompat tiga kali lebih menjadi Rp502,4 triliun," jelas Jokowi.
"Jumlah yang ada ini pun, setelah kita lihat lebih detail, kuota subsidinya hanya untuk 23 juta kiloliter Pertalite dan 15,1 juta kiloliter solar," imbuhnya.
Setelah dikalkulasi, pasokan itu hanya mencukupi hingga awal Oktober. Kalau sampai akhir tahun, sampai akhir Desember, kebutuhan menjadi 29,1 juta kiloliter untuk Pertalite dan 17,4 kiloliter untuk solar.
Itu hanya estimasi kebutuhan. Masih ada potensi tambahan kebutuhan untuk subsidi sebesar Rp195 triliun.
"Artinya, total kalau kita lakukan, itu bisa sampai Rp700 triliun. Uangnya dari mana? Nggak mampu APBN kita. Karena itu, kemarin ada penyesuaian harga BBM yang saya kira Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian sudah tahu semuanya," ujar Jokowi.
Ringankan Beban Masyarakat
Presiden Jokowi meminta provinsi, kabupaten, dan kota bahu-membahu dengan pemerintah pusat untuk membantu masyarakat yang terdampak kenaikan penyesuaian harga BBM.
"Saya melihat, inflasi bisa tambah 1,8 persen. Ini yang kita tidak mau. Oleh sebab itu, saya minta kepada gubernur, bupati, wali kota agar daerah bersama-sama dengan pusat bekerja bersama-sama. Seperti saat kita bekerja secara serentak dalam mengatasi Covid-19," beber Jokowi.
"Insya Allah, ini bisa kita lakukan. Sehingga, inflasi di tahun ini bisa dikendalikan di bawah 5," sambungnya.
Bantuan untuk warga terdampak kenaikan BBM telah diamanatkan oleh Surat Edaran Mendagri dan Peraturan Menteri Keuangan. Sebanyak 2 persen dari Dana Transfer Umum, artinya Dana Alokasi Umum (DAU) kemudian juga Dana Bagi Hasil (DBH), bisa digunakan untuk subsidi rakyat terhadap penyesuaian harga BBM. Misalnya saja, dalam bentuk bansos.
.jpeg)
0 Komentar