Jangan Fitnah Jokowi dengan Dalil Tak Mau Jumpai Demonstran Soal Kenaikan Harga BBM!

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin bantah tudingan yang menyebutkan, Presiden Joko Widodo sengaja menghindari massa aksi yang berunjuk rasa di kawasan Istana Kepresidenan.

Ngabalin mengatakan, agenda Presiden Jokowi dibentuk 3 bulan sebelumnya sehingga tudingan tersebut tidaklah benar.

“Jangan membuat penyebaran fitnah dimana-mana, karena agenda presiden itu bukan diatur baru seminggu dua minggu, karena agenda presiden itu diatur 3 bulan sebelumnya,” kata Ali Mochtar Ngabalin Selasa (13/9/2022).

Selain itu, Ngabalin menuturkan Kepala Staf Presiden Moeldoko juga memerintahkan kepada seluruh staf KSP untuk siap menerima aspirasi dari massa unjuk rasa.

“Kami sampai sekarang masih ada di istana, diperintahkan oleh Jenderal TNI Moeldoko, dan Pak Moeldoko sendiri juga ada, semua tenaga ahli ada,” ujarnya.

Atas dasar itu, Ngabalin pun meminta tidak ada anggapan bahwa istana menghindari massa pengunjuk rasa yang menyampaikan aspirasi.

Apalagi sampai menyebarkan berita bohong menarasikan seolah-olah Presiden Jokowi tidak pernah ada setiap kali ada unjuk rasa di kawasan istana.

“Para mahasiswa mungkin atau kelompok masyarakat manapun yang mau menyampaikan pikiran dan pandangan, atau apa-apa yang terkait dengan aspirasi mereka kepada pemerintah, kantor staf presiden dan seluruh aparatnya termasuk kepala staff ada di tempat,” kata Ngabalin.

“Sehingga, jangan pernah ada orang yang menyebarkan berita-berita bohong terkait dengan fitnah, penyebaran bahwa setiap demonstrasi bapak presiden tidak ada di tempat, kami hari ini sebagai staf dari kantor staff presiden ada di istana.”

Ngabalin lebih lanjut pun mengaku siap menerima audiensi dari perwakilan perhimpunan Alumni 212 dan mahasiswa yang menolak kenaikan harga BBM.

“Kabarnya mereka akan datang setelah salat ashar kalau tidak lebih cepat, makanya memang saya juga minta kepada teman-teman kedeputian untuk bisa bersama-sama stand by menunggu, biar kami bisa menjelaskan dengan data-data yang tepat terkait dengan bagaimana penyesuaian BBM itu dilakukan oleh pemerintah,” tegas Ngabalin.

“Karena presiden berkali-kali, berulang-ulang dikaji, dikaji, dikaji, dan keputusan ini adalah keputusan yang berat, tapi presiden Joko Widodo harus melakukan itu dalam rangka menyelamatkan negara dan rakyat Indonesia.”