Atas Perintah Jokowi! Tim Respons Darurat Bakal Uji Ulang Sistem Elektronik di Seluruh Kementerian/Lembaga!

Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian mengatakan tim respons darurat atau emergency response team yang dibentuk atas perintah Presiden Jokowi bakal menguji ulang sistem elektronik di semua kementerian lembaga. 

Pengujian dilakukan setelah peretas anonim bernama Bjorka membocorkan data surat menyurat Jokowi, hingga informasi pribadi menteri hingga pejabat negara.

Hinsa menyebut tim ini akan melakukan pemeriksaan, layaknya Information Technology Security Assessment (ITSA) yang juga dijalankan di BSSN. Kalau ada celah kerentanan dalam pemeriksaan, tim akan langsung menyampaikan kepada instansi terkait.

"Eh kamu masih rentan disini lho, kamu perbaiki ini, kamu masih kurang disini , kamu tambah, kira kira gitu, sebenernya itu tujuan utamanya," kata Hinsa dalam konferensi pers di Kantor Pusat BSSN di Sawangan, Depok, Jawa Barat, Selasa, 13 September 2022.

Kemarin, Jokowi memerintahkan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate untuk membentuk tim darurat. Menurut dia, tim khusus yang terdiri dari empat lembaga itu sebagai bentuk emergency response pemerintah terhadap kasus ini, sehingga kepercayaan masyarakat dapat terjaga.

"Jadi akan ada emergency response team dari BSSN, Kominfo, Polri, dan BIN untuk melakukan assessment-assessment berikutnya," ujar Johnny di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, 12 September 2022.

Di BSSN, tugas ITSA dikerjakan oleh National Security Incident Response Team. Dengan dibentuknya tim gabungan, Hinsa menyebut tugas tim akan semakin efisien dan cepat.

"Ini tidak jauh dari tugas komputer Security Incident Response Team," ujarnya.

Walaupun demikian, sampai hari ini tim yang diperintah Jokowi itu sejatinya belum terbentuk, meski sudah diumumkan Johnny.

"Sekarang kan belum keluar Perpres atau putusannya," kata Hinsa.

Sebelum tim ini dibentuk, Hinsa menyebut BSSN juga sebenarnya sudah mengevaluasi sistem elektronik di semua instansi dan memberikan notifikasi bila ada anomali atau aktivitas mencurigakan setiap tahunnya.

"Langsung kami sampaikan ke pemilik sistem, eh kamu lho banyak anomali ke tempatmu hati-hati," kata Hinsa.

Ia menyebut anomali yang muncul bisa banyak sekali yaitu mencapai 1,6 miliar kali dalam setiap tahun.

"Dari situ dipilah-pilah baru kemudian kami berikan notifikasi sistem elektronik yang diperkirakan arah dari tujuan anomali itu," kata dia.

Pembentukan tim darurat itu dilakukan setelah Bjorka mengklaim berhasil mencuri data surat menyurat Presiden Jokowi dengan Badan Intelijen Negara (BIN). Bjorka juga sempat membeberkan sejumlah data pribadi para pejabat negara mulai dari Ketua DPR Puan Maharani, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud Md.