Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengalokasi anggaran dana desa sebesar 20 persen untuk ketahanan pangan.
Artinya, sebesar Rp13,6 triliun dana dari pagu Rp68 triliun pada 2022 akan diberikan untuk mengamankan pasokan pangan dalam negeri.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti mengatakan sebetulnya anggaran ini sudah ditetapkan sejak awal tahun. Sebab, fokus dana desa selain untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan peningkatan ekonomi daerah, juga untuk ketahanan pangan.
"Itu sudah kita susun sejak awal tahun bahwa dana desa untuk tahun ini dialokasikan sebesar 20 persen untuk ketahanan pangan," ujarnya kepada wartawan, Senin (6/6).
Prima melanjutkan anggaran untuk ketahanan pangan ini sebetulnya sudah dialokasikan sejak tahun lalu. Namun, pada tahun lalu, nilai persentasenya belum ditetapkan secara pasti dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Sudah ada (anggaran ketahanan pangan) dari 2021, cuma yang dulu 2021 memang kita tidak sebutkan persentasenya secara tegas. Sekarang sudah ditegaskan," terang dia.
Meski demikian, ia menyebutkan anggaran ketahanan pangan sebesar 20 persen dari dana desa nilainya tidak akan sama dengan tahun depan.
Sebab, nilai alokasi untuk ketahanan pangan 2023 akan ditetapkan setelah pembahasan dengan anggota dewan.
"Untuk tahun depan akan dibahas dulu dengan DPR. Jadi bukan seperti anggaran pendidikan atau kesehatan yang porsi alokasi dananya sudah pasti di APBN," pungkasnya.
.png)
0 Komentar