Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat pemerintah telah menuntaskan 128 Proyek Strategis Nasional dalam rentang waktu 2016 hingga 2022.
Menurut mantan pejabat Bank Dunia tersebut, pemerintah menghabiskan biaya investasi Rp 716,4 triliun.
"Dari 128 PSN, Rp 716,4 triliun majority land acquisition-nya (dibiayai) dari APBN," ungkap Sri Mulyani dalam Penyelesaian Transaksi Ruas Tol Kanci-Pejagan dan Pejagan-Pemalang antara INA dan Waskita Toll Road, Selasa (6/9/2022).
Dari catatan Sri Mulyani, anggaran pembebasan lahan atau land acquisition untuk 128 PSN tersebut mencapai Rp 125 triliun. Angka ini lebih besar dari modal awal yang ditanam pemerintah di Indonesia Investment Authority (INA).
Dalam merealisasikan pembangunan proyek infrastruktur, masalah pembiayaan selalu menjadi yang utama. Dia mengungkapkan pemerintah harus memutarotak dengan menyiapkan strategi modal pembiayaan yang tepat.
Pasalnya, pembangunan infrastruktur tidak bisa selalu ditanggung oleh APBN ataupun neraca keuangan BUMN.
"Kebutuhan pembangunan infrastruktur bukan hanya Rp 100 triliun, Rp 700 triliun, but it can be ribuan triliun. That's why Indonesian government terus berikhtiar," papar Sri Mulyani.
Oleh karena itu, pemerintah mendorong skema-skema seperti KPBU ataupun financing dalam bentuk penjaminan.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan jajarannya untuk bekerja cepat menyelesaikan sejumlah proyek strategis nasional (PSN) sebelum masa pemerintahan berakhir pada 2024.
Perintah tersebut ditekankan Jokowi saat memberikan pengarahan dalam rapat terbatas dengan topik pembahasan Evaluasi Proyek Strategis Nasional yang digelar di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/9/2022).
Presiden Jokowi pun telah menjadikan IKN sebagai PSN. Dengan penetapan tersebut, maka keberlangsungan pembangunan IKN mendapatkan jaminan dan bisa diakselerasi dengan cepat.
0 Komentar